NEGARA INFLASI (HONGARIA)
A.
Sejarah
Singkat Republik Hongaria
Republik
Hongaria (bahasa Hongaria: Magyarország) adalah sebuah negara terkurung daratan
di Eropa tengah. Negara ini terletak pada Basin Carpathia dan berbatasan dengan
Austria di sebelah barat, Slowakia di sebelah utara, Ukraina di sebelah timur,
Rumania di sebelah tenggara, Kroasia dan Serbia di sebelah selatan, Slovenia di
sebelah barat daya, dan Austria di barat. Dalam bahasa setempat, negara ini
dikenal sebagai Magyarország yang berarti daerah Magyar. Hongaria membentuk
kumpulan Visegrád bersama Polandia, Slowakia dan Republik Ceko. Kota terbesar
dan ibukotanya adalah Budapest. Hongaria juga termasuk anggota NATO, Uni Eropa,
Organisasi Kerjasama dan Perkembangan Ekonomi, dan Perjanjian Schengen. Bahasa resminya
adalah bahasa Hongaria, yang merupakan bahasa non-Indo-Eropa yang paling banyak
dituturkan di Eropa.
Setelah
masa pendudukan bangsa Celtic, Roman, Hun, Slavia, Gepid, dan Avar, kerajaan
Hongaria terbentuk pada akhir abad ke-9 oleh pangeran agung Hongaria bernama
Arpad. Cucunya, Santo Stephen I naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1000 M,
mengubahnya menjadi kerajaan Kristen. Kerajaan Hongaria bertahan hingga 946
tahun dan pada beberapa waktu menjadi pusat kebudayaan dunia Barat. Setelah
Perang Mohacs dan pendudukan oleh Kekhalifahan Ottoman (1541-1699), Hongaria
menjadi bagian dari Kekaisaran Habsburg, yang kemudian membentuk bagian dari
Kekaisaran Austro-Hongaria.
Batas
negara yang sekarang dipakai didasarkan pada Perjanjian Trianon (1920) setelah
Perang Dunia I. Negara ini kehilangan lebih dari 71% wilayah, 58% penduduk, dan
32% etnis Hongaria. Di pihak Poros (Axis Power), Hongaria juga mengalami
kerugian hebat pada Perang Dunia II. Selama empat dekade lebih masa
pemerintahan komunis (1947-1989), negara ini mendapat sorotan dari dunia luas
atas Revolusi 1956 dan pembukaan batas wilayahnya dengan Austria pada 1989,
yang sebelumnya ditutup dengan Tirai Besi, yang mempercepat runtuhnya Blok
Timur.
Pada
23 Oktober 1989, Hongaria kembali menjadi republik parlementer yang demokratis,
dan kini termasuk dalam negara-negara berkembang. Hongaris juga terkenal
sebagai tempat kunjungan wisata yang populer dengan menarik 10,2 juta
pengunjung dalam satu tahun (2011). Negara ini menjadi tumah bagi gua air panas
terbesar dan danau air panas terbesar kedua di dunia (Danau Héviz), danau
terbesar di Eropa Tengah (Danau Balaton), dan padang rumput alami terbesar di
Eropa (Hortobagy).
B.
Perekonomian
Hongaria dalam Tingkat Inflasi
Hiperinflasi,
dalam ilmu ekonomi adalah inflasi yang tidak terkendali, kondisi ketika
harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis. Secara formal,
hiperinflasi terjadi jika tingkat inflasi lebih dari 50% dalam satu bulan.
Inflasi biasanya dilaporkan setahun sekali, namun dalam kondisi hiperinflasi,
tingkat inflasi dilaporkan dalam interval yang lebih singkat, biasanya satu
bulan sekali. Hiperinflasi biasanya muncul ketika adanya peningkatan persediaan
uang yang tidak diketahui atau perubahan sistem mata uang secara drastis. Hiperinflasi
biasanya dikaitkan dengan perang, despresi ekonomi, dan memanasnya kondisi
politik atau sosial suatu negara.
Hungaria
mencatatkan diri sebagai negara yang mengalami hiperinflasi terparah sepanjang
sejarah yang terjadi pada Agustus 1945 - Juli 1946. Inflasi ini merupakan
inflasi terbesar pertama di Hungaria. Tingkat inflasi harian di negara ini
mencapai 207 % sehingga membuat harga berubah dua kali lipat setiap 15 jam.
Puncak inflasi di Hungaria terjadi pada bulan Juli 1946 dengan tingkat inflasi
41,9 persen triliun.
Ekonomi
Hungaria hancur oleh Perang Dunia II.Karena status sebagai warzone,
diperkirakan 40 % dari modal saham Hungaria hancur dalam konflik.Sebelumnya,
negara ini telah berutang besar untuk memproduksi bahan bakar untuk mendukung
upaya perang Jerman, tapi Jerman tidak pernah mau utangnya dibayar dengan
barang.
Ketika
Hongaria menandatangani perjanjian perdamaian dengan Sekutu pada 1945, ia
diperintahkan untuk membayar perbaikan besar Soviet, yang menyumbang 25% - 50 %
dari anggaran Hungaria selama episode hiperinflasi negara ini.
C.
Cara
Hungaria Mengatasi Inflasi
Berikut
cara yang dilakukan untuk mengatasi inflasi, diantaranya:
Ø Kebijakan
Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang
beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak
sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat
dikurangi menuju kondisi normal. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui
instrument-instrumen berikut:
a) Politik
diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang
yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan
tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk
mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat.
b) Politik
pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal
untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank
sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang
beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.
c) Peningkatan
cash ratio: Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank
Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari
bank sentral/pemerintah. Dengan Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank
sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat
menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
Ø Kebijakan
Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan
dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui
instrument berikut:
a) Mengatur
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam
perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar
anggaran tidak defisit.
b) Menaikkan
pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya
karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak.
Ø Kebijakan
Non Moneter
Kebijakan non moneter adalah kebijakan yang tidak
berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara
ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter
dapat dilakukan melalui instrument berikut:
a) Mendorong
agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
b) Menekan
tingkat upah. tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam
pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering
dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan
permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan
menimbulkan inflasi.
c) Pemerintah
melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
d) Pemerintah
melakukan distribusi secara langsung. Dimaksudkan agar harga tidak terjadi
kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga
tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan
berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan
menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang
harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui
Bulog atau KUD.
e) Penanggulangan
inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan
sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang
berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
f) Penurunan
nilai uang
g) Pembekuan
sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang
dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah. Senering
ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi
mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi
Rp. 1,00.
h) Kebijakan
yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi.
Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan
bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang
di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
i)
Kebijakan penentuan harga dan indexing.
Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
j)
Devaluasi adalah penurunan nilai mata
uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi
biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri
tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai
uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada
kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang
asing.
Disusun Oleh:
Hidayati Husnul Arifin
Nadya Yasmine
M. Ridwan Z
Zhelika Nurtriani
Kelas : 4EB25
REFERENSI:
